HUKUM PERIKATAN DALAM KEGIATAN EKONOMI

HUKUM PERIKATAN DALAM KEGIATAN EKONOMI

Abstrak

Kegiatan perekonomian banyak menggunakan ketentuan hukum perikatan yang timbul dari perbuatan hokum perdata. Perbuatan hukum yang banyak mengandun aspek ekonomis atau perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan harta kekayaan pada seseorang dan badan hokum. Dasar hukum perikatan terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPER) dan kitab undang-undang dagang (KUHD) serta undang-undang khusus yang timbul dalam perkembangan perekonomian di masyarakat. Kegiatan  perekonomian timbul dalam perbuatan hukum jual-beli, sewa-menyewa, asuransi perbankan, pasar modal, surat-surat berharga, perjanjian kerja dan lainnya dengan menganut kepada asas kebeasan berkontrak berdasarkan pasal1320 jo 1338 KUHPER sebagai induk hokum perikatan yang banyak digunakan dalam hubunan di masyarakat.

Pendahuluan

hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di masyarakat.kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari kepentingan pribadi hingga masyarakat dengan Negara. Untuk itu pergolongan hukum privat mengatur kepentingan individu atau pribadi, seperti hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perikatan yang terdapat dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata merupakan hukum yan bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis atau perbuatan hukum yang dapat dinilai dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum.

Dalam kegiatan ekonomi terdapat upaya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Namun harus berdasarkan peraturan dan norma yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku maupun hukum yang berlaku. Dengan adanya hubungan hukum maka terjadfi pertalian hubungan subjek hukum dengan objek hukum (hubungan hak kebendaan). Dalam hukum perikatan didalamnya terdapat dua azas yaitu azas konsensualitas dan azas kebebasan berkontrak.

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, tentunya memerlukan perangkat hukum nasional yang sesuai dengan hukum perikatan atau kontrak yang berkembang dinamis dalam masyarakat melengkapi perangkat perundang-undangan. Di Indonesia berbagai peratutran undang-undang dibuat oleh pemerintah Indonesia telah menggantikan sebagian kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang. Naumun untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia maka ke dua kitab undang-undang itu masih digunakan sampai ada peraturan perundang-undangan yang baru untuk menggantinya.

Pembahasan

Kontrak atau perjanjian suatu peristiwa dimana seorang bernajnji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji unuk melaksanakan sesuatu. Akibat peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut dengan perikatan. Perjanjian akan menimbulkan perikatan yaiu undang-undang. Perikatan yang ditimbulkan oleh undang-undan dikarenakan para pihak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam melakukan kontrak atau transaksi dalam melakukan hukum perikatan, banyak menggunakan aspek persetujuan atau pengikatan para pihak dalam melakukan hubungan hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pengikatan yang timbul adalah suatu persetujuan yang bersifat ekonomis dalam bidang keperdataan dengan dasar hukum dan kajian berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

A.  Azas kebebasan berkontrak

Perikatan bersumber pada perjanjian dan undang-undang (pasal 1320 jo 1338 KUHPer). Pasal 1320 KUHPer berisi tentang empat syarat sahnya suatu perjanjian meliputi :

1. kesepakatan para pihak

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus ada penyesuaian kehendak dengan persetujuan untuk melakukan suatu perikatan.

2. kecakapan para pihak

Para pihak yang melakukan perjanjian haruslah memenuhi syarat sebagai subjek hukum yaitu berupa manusia dan badan-badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum apabila memenuhi sdyarat sebagai berikut :

1.      Akta pendirian oleh Notaris

2.      Pendaftaran di panitera pengadilan negeri setempat

3.      Pengumuman dalam berita Negara atau lembaran Negara Republik Indonesia

3. Objek tertentu

Objek tertentu maksudnya para pihak melaksanakan perjanjian atau perikatan harus mempunyai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan pada saat kesepakatan terjadi.

4. Sebab yang halal

Dalam melaksanakan perjanjian atau perikatan tidak diperbolehkan melawan undang-undang, kebiasaan, dan ketertiban umum.

B. Subjek hukum perikatan

Kegiatan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

Dalam perkembangannya manusia tidak mampu melaksanakan kegiatannya secara sendiri, maka lahirlah perkumpulan-perkumpulan, asosiasi, dan atau dikenal menggunakan hukum perikatan dalam kebebasan berkontrak menurut Daeng (2009:7), sebagai berikut :

1.      Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha, dalam masyarakat umu dikanal dengan nama Usaha Dagang (UD) dan Perusaan Dagang (PD).

Prosedur pendirian sebagai berikut :

a.       Akte pendirian notaries

b.      Izin usaha departemen perdagangan/dinas perdagangan setempat; UU No.3/1982 tentang wajib daftar perusahaan

c.       Memiliki nomor pokok wajib pajak/NPWP/UU No.6/1983 tentang perpajakan

2.      Perusahaan Persekutuan (pasal 1618 KUH Perdata)

Perusahaan persekutuan adalah perjanjian dua orang atau lebih yang mengingatkan diri untuk masuk dalam persekutuan denan maksud membagi keuntungan.

3.      Persekutuan Komanditer(pasal 19 samapai 21 KUHD)

4.      Perseorangan Firma (pasal16sampai 18 KUHD)

5.      Peseorangan Terbatas (UU No.20 Tahun 2007 tentang PT)

C. Perbuatan hukum perikatan

1. Jual-beli

Perjanjian jual beli sebagai perikatan antara penjual dengan pembeli dengan hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum berupa penyerahan barang dengan pembayaran harga barang.

2. Sewa-menyewa

Kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum antara sipenyewa dan sipemilik barang.

3. Asuransi

Asuransi menurut pasal 246 KUHD ialah suatu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung untuk mengalihkan risiko oleh kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan dengan pembayaran premi tertentu.

Asuransi terbagi menjadi dua bagian, yakni ;

a.       Asuransi kerugian

Asuransi dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk mengalihkan risikon dari tertanggung kepada pihak penanggun atau pihak ketiga berdasarkan Evenement yakni suatu peristiwa yang tidak dapat diduga akan terjadi oleh masing-masing pihak.

b.      Asuransi sejumlah uang

Asuransi dilakuakn terhadap peristiwa yang pasti akan terjadi. Jenis asuransi ini bersifat tabungan.

4. Perbankan

Kredit perbankan meurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan penyediaan uang atau tagihan bedasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain untuk melunasi utang dalam jangka waktu dan bunga yang ditentukan. Kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan dari bank yang dipakai untuk modal usaha.

Nasabah dalam melakukan kredit harus memiliki syarat dalam 4 C, yaitu Capital, Collateral, Condite, Condition of economc.

5. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)

Perlindungan atas hak cipta, merk, dan paten serta desain industry terhadap pembajakan serta perlindungan dalam lisensi kepada pemegang haknya berdasarkan perjanjian untuk mendapatkan nilai ekonomis. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak paten, hak cipta, hak merk, dan desain industry kepada pemegang hak lain untuk mengambil manfaat ekonomi dan perlindungan dalam jangka waktu tertentu.

6. Perjanjian kerja

Peristiwa hukum dalam melaksanakan hubungan kerja antara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja. Dalam perjanjian kerja ini terdapat kesepakatan untuk melakukan pekerjaan antara pihak pengusaha dengan pekerja untuk mendapatkan upah, penempatan kerja, tunjangan, bonus, dan kesehatan serta keselamatan kerja.

7. Surat berharga

Surat berharga adalah surat yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan kegunaannya untuk transaksi perdagangan dari penerbitan samapai penagihan kepada pihak debitur. Unsur-unsur surat berharga meliputi : dapat dialihkan kepada pihak lain, mempunyai nilai komersial, surat tersebut mempunyai hak tagih kepada pemegangnya. Surat berharga  berfunsi sebagai surat tuntutan hutan, pembawa hak, dan mudah diperjual belikan.

8. Pasar modal

Pasar modal adalah bursa efek. Bursa adalah gedung yang ditetapkan sebagai kantor untuk kegiatan perdagangan valuta asin, efek, dan komoditi. Bursa efek adalah tempat diperdagangkannya efek. Efek merupakan setiap surat berharga yang bisa diperdagangkan dalam bursa, misalnya saham, obligasi, atau bukti lainnya termasuk sertifikat, bukti keuntungan, dan surat-surat jaminan yang digunakan untuk membeli saham, obligasi, atau bukti penyertaan dalam modal atau pinjaman lainnya.

D. Objek hukum perikatan

Benda merupakan objek hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan benda. Benda dalam pasal 499 KUHPer adalah semua barang dan hak. Hak disebut juga bagian dari harta kekayaan . Barang sifatnya berwujud sedangkan hak sifatnya tidak berwujud. Dengan demikian pengertian benda mencakup barang berwujud dan tidak berwujud (hak).

Benda adalah system tertutup maksudnya adalah orang tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya ketentuan tentang hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak guna bangunan atas tanah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang pokok Agraria. Contoh lainnya : UU merek, UU hak cipta, UU paten. Sedangkan Benda adalah system terbuka artinya orang dapat mengadakan perjanjian apapun yang sudah diatur oleh Undang-Undang (KUHPer, UU Khusus) maupun belum ada peraturan dalam UU.

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan secara langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Contohnya : hak milik, hak sewa, hak memungut hasil, hak pakai, hak gadai, hak tanggungan, hak cipta dan lainnya.

E. Wansprestasi dalam hukum perikatan

Penegakan hukum perikatan dilakukan apabila suatu pihak dalam melakukan hubugan hukum melakukan ingkar janji atau cidera janji.

Sanksi atau hukuman terhadap debitur yang melakukan Wansprestasi terbagi menjadi empat baian :

1.      Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun telah dinyatakan terlambat.

2.      Meinta ganti kerugian yang dideritanya karena perjanjian terlambat atau tidak dilaksanakan.

3.      Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian.

4.      Perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. (Subekti, 1980:147)

Akibat Wansprestasi mempunyai akibat yang sangat penting maka sanksi hukum yang ditetapkan :

1.      Ganti kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga

2.      Pembatalan perjanjian

3.      Peralihan risiko

Kesimpulan

Jadi, kegiatan perekonomian diatur oleh hukum perdata yang timbul dalam perikatan yang bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. hukum perikatan digunakan dalam perbuatan hukum jual-beli, sewa-menyewa, asuransi, perbankan, surat-surat berharga, perjanjian kerja, pasar modal dan lainnya. Hukum perikatan juga menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualitas sebagai induk dari kebebasan para pihak dalam melakukan perikatan. Benda sebagai objek perikatan disebut objek hukum dalam penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak merupakan salah satu prestasi yang harus dilakukan hak dan kewajibannya kepada salah satu pihak dalam perikatan.

Nama kelompok :

1)      Daniel Anugrah Wibowo

2)      Deden Muhammad

3)      Nur rahman

4)      Peter burju

5)      Rahman hidayah

6)      Sulung panji

Sumber : http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11009119130_1411-545X.pdf

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

Jurnal Review

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

OLEH:

ANGGRAENI ENDAH KUSUMANUNGRUM, SH,MHum

Abstrak

Masyarakat yang terdesak kebutuhan ingin segera memiliki kendaraan bermotor dan tidak memiliki dana untuk membeli secara tunai maka saat ini dapat dilakukan hutang atau kredit. Pada saat ini motor merupakan kebutuhan sekunder bagi masyarakat Indonesia bahkan sudah dapat dibilang kebutuhan primer, tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui dampak buruk dari kemudahan kredit. Saat ini banyak kredit yang tidak membutuhkan uang hanya fotokopi KTP atau KK (Kartu Keluarga). Perjanjian sewa beli meliputi dua tahap perbuatan hukum, yaitu tahap pertama penyewaan dan tahap kedua pembelian benda. Pada tahap penyewaan benda, penyewa dengan membayar sewa yang telah disepakati secara angsuran menerima benda untuk dinikmati. Pembatasan tanggung jawab ini disebut pula dengan eksenorasi. Akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sangat merugikan bagi konsumen. Jika konsumen melakukan wanprestasi maka barang akan ditarik kembali oleh pelaku usaha. Selain itu konsumen dapat dituntut untuk membayar uang denda sebagai akibat keterlambatan membayar uang sewa bulanan, dang anti rugi sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya. oleh seba itu sangat dibutuhkan perlindungan konsumen pemilik kendaraan bermotor yang diperoleh melalui perjanjian kredit mutlak dilakukan.

PENDAHULUAN

                Persaingan yang semakin ketat diantara para agen tunggal pemegang merek (ATPM) dalam industry kendaraan bermotor (para produsen),mendorong semakin terciptanya kondisi untuk mempermudah pemilikan kendaraan. Oleh karena itu banyak iklan yang sangat merayu konsumen bermunculan, seperti cicilan/angsuran kredit ringan, tanpa uang muka, biaya administrasi ringan sampai bungan nol persen. Pembelian kendaraan dilakukan secara tunai dengan pihak penyuplai, sementara konsumen cukup membayar uang muka yang besarnya bervariasi, sesuai dengan keinginan. Kemudiaan harga tunai kendaraan dikurangi uang muka yang dibayarkan menjadi hutang pokok. Hutang pokok berikutnya bunganya harus dilunasi secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati.

                Sekilas cara ini memang dirasakan mudah, karena tidak perlu membayar lunas, kendaraan sudah bisa dipakai kemana-mana. Tetapi sebenarnya secara hukum konsumen belum menjadi pemilik kendaraan, karena kendaraan tersebut masih dimiliki perusahaan pembiayaan. Konsumen hanyalah sebagai penyewa, sebab kendaraan baru menjadi milik konsumen bila semua angsuran sudah dilunasi. Berdasarkan pada apa yang dibahas bagaimanakah perlindungan hukum dalam pejanjian kredit bermotor.

BAB I

PERJANJIAN KREDIT

                Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” artinya percaya. Kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perikatan, yaitu seseorang berhak menuntun sesuatu dari orang lain. Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam-meminjam, kepercayaan, prestasi imbalan dan jangka waktu tertentu. Berdasarkan definisi tersebut jenis kredit dibagi sebagai berikut :

1.       Kredit berupa uang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang.

2.       Kredit berupa uang, yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang.

3.       Kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang.

4.       Kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang.

Apabila memperhatikan jenis kredit tersebut diatas, maka muncul 2 kelompok perjanjian kredit                           

Yaitu :

1.       Perjanjian kredit uang, contohnya pada perjanjian kredit perbankan.

2.       Perjanjian kredit barang, contohnya perjanjian sewa beli.

Menurut Wiryono Projodikoro perjanjian sewa beli pada pokoknya adalah persetujuan sewa menyewa barang tidak menjadi pemilik melainkan memakai belaka, baru kalau semua uang sewa telah dibayar berjumlah sama dengan harga pembelian si penyewa beralih menjadi pembeli barang yaitu barangnya menjadi miliknya.

                Melihat definisi yang dikemukan oleh para sarjana ini, tampak bahwa hak milik baru berpindah kepada si pembeli setelah angsuran terakhir dibayar lunas. Apabila angsuran terakhit belum lunas, maka si pembeli masih berstatus sebagai penyewa. Oleh karena itu maka dia belum berhak untuk memindahkan benda tersebut kepada orang lain.

                Menurut pasal 1 SK Menteri tersebut perjanjian sewa beli adalah perbuatn saling mengikatkan diri antara para pihak yang berupa penyerahan benda dan pembayaran harga secara angsuran. Perjanjian sewa beli didasari oleh persetujuan atau kesepakatan antara pihak produsen dan cara pembayarannya. Apa yang dikehendaki oleh konsumen.

                Kemudian agar perjanjian sewa beli sah maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHP perdata yaitu :

a.       Mereka sepakat untuk mengikatkan diri

b.       Cakap untuk membuat suatu perikatan

c.       Suatu hal tertentu

d.       Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian, asas ini adalah asas yang menentukan adanya perjanjian. Disamping itu asas konsesualisme ini mengandung artinya adanya kemauan tersebut membangkitkan diri, dan kemauan tersebut membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi.

                Sedangkan menurut undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengertian dari perlindungan konsumen tampaknya diartikan dengan cukup luas, yang terwujud dalam perkataan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Jonh F Kennedy mengemukakan hak dasar konsumen yaitu :

1.       Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)

2.       Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)

3.       Hak untuk memilih (the right to choose)

4.       Hak untuk didengar (the right to be heard)

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Hak-hak konsumen seperti yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) adalah :

a.       Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

b.       Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c.       Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d.       Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan.

e.       Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.

f.        Hak untuk mendapatkan dan pendidikan konsumen.

g.       Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

h.       Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;

i.         Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance konsumen juga mempunyai kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 5 UUPK sebagai berikut :

a.       Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemnafaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

b.       Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;

c.       Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d.       Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kemudian untuk menciptakan keamanana berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseim

Bangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak, seperti yang diatur dalam pasal 6 UUPK :

a.       Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepaktan mengenai kondisi dan niali tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

b.       Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik

c.       Melakukan pembalaan diri sepatutnya di dalam penyelesain hukum sengketa konsumen.

d.       Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan pleh barang/jasa yang diperdagangkan.

e.       Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangann lainya.

Selanjutnya sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pealku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 7 UUPK sebagai berikut :

a)      Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

b)     Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

c)      Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar,jujur,serat tidak diskriminatif.

d)     Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

e)      Member kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta member jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.

f)       Memberi kompensasi, ganti rugi atau pengganti atas kerugiaan akibat penggunaa,pemakaian,dan pemanfaatan barang/jasa yang diperdagangkan

g)      Memberi kompensasi, ganti rugi atau pengganti apabila barang/jasa yang diterima/dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

BAB II

PERJANJIAN SEWA BELI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

        Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor apabila semua ketentuan dalam perjanjian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan baik sesuai yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tidak mengalami persoalan. Sebaliknya apabila ada satu pihak tidak memnuhi persyaratan seperti di atas dibahas maka akan terjadi masalah.

        Apabila terjadi kemacetan pembayaran angsuran maka pelaku usaha akan melakukan tindakan sebagai berikut:

1)     Membuat surat peringatan tentang keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 3 kali.

2)     Membuat surat penarikan kendaraan bermotor, dan secepatnya barang tersebut diserahkan, sesuai dengan perjanjian yang menyatakan apabila 3 kali berturut-turut tidak membayra angsuran.

3)     Setelah kendaraan diserahkan, maka pihak pelaku usaha akan menjual kendaraan tersebut secara bebas, dan hasil penjualannya untuk melunasi sisa angsuran. Apabila hasil penjualan kendaraan setelah dikurangi sisa angsuran ternyata masih sisa maka diberikan konsumen, sebaliknya apabila ternyata kurang, maka konsumen harus membuat pernyataan kesanggupan untuk membayar.

4)     Apabila surat peringatan tidak diperindahkan oleh konsumen maka pelaku usaha minta pertolongan polisi agar membuat surat perintah secara paksa dan memprosesnya secara hukum.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa akibat wanprestasti dalam perjanjian sewa beli sangat merugikan bagi konsumen. Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dikatakan jika konsumen melakukan wanprestasi maka barang (kendaraan bermotor) akan ditarik kembali oleh pelaku usaha, selain itu konsumen dapat dituntut untuk membayar uang denda sebagai akibat keterlambatan membayar uang sewa bulanan, dan tidak ada tuntutan ganti rugi sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya. Maka konsumen dianjurkan untuk bertanya kepada pelaku usaha, hal ini demi kejelasan, kalau perlu konsumen dapat meminta kejelasan itu dalam perjanjian secara tertulis. Hal itu semata-mata untuk kepentingan konsumen sendiri agar tidak menjumpai masalah dikemudian hari.

PENUTUP

                Pembelian kendaraan bermotor secara kredit memang sangat mudah tetapi sebenarnya bagi konsumen ini sangat merugikan karena tidak seimbangnya hak-kewajiban anatara konsumen dan produsen. Konsumen harus mengisi form yang sudah disediakan produsen yang terpaksa harus konsumen setujui apabila kreditnya diterima. Minimnya wawasan masyarakat tentang perjanjian sewa beli dan perlindungan konsumen membuat masyarakat terjebak dalam hutang.

                Sudah seharusnya pemerintah mengawasi setiap perjanjian kredit kendaraan bermotor yang dibuat oleh pelaku usaha agar pelaku usaha tidak berlaku sewenang-wenang terhadap konsumen.

Nama kelompok :

1)   Daniel Anugrah Wibowo

2)   Deden Muhammad

3)   Nur rahman

4)   Peter burju

5)   Rahman hidayah

6)   Sulung panji

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/Ed.Okt.0405.pdf