perkembangan perekonomian indonesia

Perkembangan Perekonomian Indonesia

Sebelum kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa kali penjajahan.   Keterpurukan juga melanda negara ini dibeberapa bidang, seperti perekonomian, pendidikan dan budaya.  Dalam bidang perekonomian, saat itu Indonesia sangat berada di titik keterpurukan.   Mulai dari terjadinya inflasi sampai pemerintah tidak mampu mengendalikan jumlah mata uang asing yang beredar di Indonesia.

Melihat keadaan yang seperti ini, akhirnya pemerintah dengan terpaksa mengeluarkan 3 jenis mata uang, yaitu  de javasche Bank , mata uang Hindia Belanda dan mata uang pemerintahan Jepang.  Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain yaitu, menasionalisasikan de javasche bank dan, mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika.

Tetapi semua usaha itu tidak memberikan hasil yang berarti bagi pemerintahan Indonesia, dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup akses ekspor impor yang mengakibatkan negara merugi sebesar Rp 200.000.000,00.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi, tetapi masih banyak campur tangan pemerintah ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh pada mayarakat banyak. Hal tersebut di tambah lagi karena adanya kemelut politik yang mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada perekonomian Negara.

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama bagi pemerintahaan.  Oleh karena itu pemerintahan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadualan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing.

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila.  Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas, Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja.  Diawal ini lah kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynes.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan.  Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun), secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Dari hasil kebijakan-kebijakan tersebut, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat (angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi), dan industrialisasi yang meningkat pesat.

Dari kebijakan di atas juga memeberikan dampak negative seperti, kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, dan penumpukan utang luar negeri.  Selain itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.  Walaupun berhasil menigkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara fundamental pembangunan nasional sangatlah rapuh.  Sehingga saat terjadi kerisis global Indonesia akan merasakan dampak yang sangat buruk, seperti harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama di bidang ekonomi.